Politiksaman.com

PT. SRMD Setor ke Pemkab Mura Rp. 8,535 Miliar

2012-01-30T22:59:00.002+07:00

MUSIRAWAS : Selama 2010 hingga 2011 sejak adanya nota kesepahaman pemerintahan Kabupaten Musirawas, Sumateraselatan dengan perusahaan Minyak PT Serelaya Merangin Dua (SRMD) perusahaan tersebut setor dana konpensasi pengunaan jalan daerah ke Kas negara mencapai Rp. 8.535.000.000 hingga akhir tahun 2011.

Hal ini disampaikan oleh kepala dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten Musi Rawas H. Gotri Suyanto, sebelumnya perusahaan tersebut pada perjanjian awal bulan september 2010 hanya menyetor konpensasi pengunaan jalan daerah sebesar Rp. 250.000.000/perbulan. Namun setelah diperbarui maka ditahun 2011 lalu konpensasi perusahaan tersebut dihitung berdasarkan jumlah banyaknya minyak yang diangkut PT SRMD setiap bulannya. Dan setoran terbesar terjadi pada tanggal 22 september 2011 yang mencapai RP.802.000.000,-

“ Jumlah dana yang disetorkan PT SRMD ke kas negara rata-rata perbulanya mencapai RP. 600 juta selama 14 kali penyetoran, Sedangkan untuk setoran kontribusi bulan Oktober dan Nopember dicatat secara akumulasi dibulan September dengan jumlah RP. 313.000.000,- setoran tersebut digunakan untuk melakukan perbaikan dan perawatan jalan yang dilewati oleh PT SRMD, “ Ujar Gotri Senin (30/1/2012).

Ditambahkanya untuk mengetahui jumlah kubikasi barel minyak yang diangkut oleh PT SRMD di catat oleh pihak perusahaan tersebut yang disetorkan ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Musirawas.

Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Musirawas, Ari Narsa JS membenarkan jumlah setoran PT SRMD ke pemkab musirawas selama adanya perjanjian konpensasi dana yang setorkan mencapai RP. Rp. 8.535.000.000,-

“ Dana konpensasi yang di setor oleh PT SRMD selama durasi 2010 hingga 2011 cukup besar, dan yang merekap adalah DPPKAD, “ Tegasnya.

Dilain pihak Ketua Komisi I DPRD, Al Imron Harun dari partai Gerindra meminta pemerintah daerah transparans tentang realisasi pengunaan setoran kontribusi PT SRMD tersebut, dan mereka meminta agar dinas terkait dapat memberikan informasi yang lebih detil terkait setoran tersebut.

“ Hingga saat kita belum menerima detil pengunaan setoran dana kontribusi yang di berikan oleh PT SRMD tersebut, bahkan kita juga masih meraba-raba apa daar payung hukum konpensasi tersebut. Sebab setahu kami bagi hasil migas itu diatur oleh pusat, “ Paparnya. (edosaman)

25 Kepala Desa Dipilih Selama 2011

2012-01-11T17:15:00.001+07:00

MUSIRAWAS: Selama periode tahun 2011 pemerintahan Kabupaten Musirawas, Sumateraselatan telah melakukan pemilihan kepala desa di 25 Desa yang tersebar di 21 kecamatan dari 256 Desa dan 19 kelurahan didaerah tersebut..

Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Musirawas, Ali Sadikin, pada tahun 2011 lalu pihaknya sebetulnya mengagendakan 28 desa yang dilakukan pemilihan kepala desa (pilkades) karena telah habis masa jabatannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, PP 72 tahun 2007 dan Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Musirawas nomor 2 tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

" Seharusnya pada tahun 2011 pemerintah daerah menyelenggarakan 28 pilkades, namun ternyata hingga desember tahun lalu hanya terlaksana 25 pilkades. Dan sisanya kita adakan pada bulan Januari 2012. Sedangkan pada tahun 2012 ini berdasarkan agenda BPMD setidaknya akan ada 20 pilkades yang akan diselenggarakan, " Ujarnya kamis siang (11/1/2012).

Ditambahkanya dari 28 desa tersebut pilkades 3 desa tertunda karena karena permasalahan administrasi diselenggarakan pada januari 2012 sedangkan verifikasi data dimulai pada tanggal 13 desember 2011 lalu, desa tersebut adalah desa Batu Gane kecamatan Selangit pada tangga; 5 januari 2012, Desa Embacang Baru kecamatan Karang Jaya hari ini 11 Januari 2012 dan terakhir Desa Jaya Tunggal kecamatan Tuah Negeri diakhir bulan Januari, sedangkan tanggal pelaksanaan sedang digodok oleh tim panitia pilkades desa tersebut. (Edosaman/Dedi Suhendra)

Daftar Desa yang telah Menyelenggarakan pilkades 2011
1. Mandi Angin (Rawas ilir)
2. Tanjung Raja (Rawas ilir)
3. Belani (Rawas ilir)
4. Beringin Sakti (Rawas Ilir)
5. Beringin Makmur I (Rawas Ilir)
6. Pauh (Rawas Ilir)
7. Bamasco (Tuah Negeri)
8. Jaya bhakti (tuah Negeri
9. Bina Karya (Karang dapo)
10. Kertasari (Karangdapo)
11.Karang Anyar (Rupit)
12. Maur Lama (Rupit)
13. Sungai Jernih (Rupit)
14. Kuto Tanjung (Ulu Rawas)
15. Muara Kuis (Ulu Rawas)
16. Muara Megang I (Megang Sakti)
17. Mulyo Sari (Megang Sakti)
18. Tri sakti (Megang Sakti)
19. Teladas (Rawas ulu)
20. Taba Tengah (Selangit)
21. Muara Kati Baru II (Tiang Pumpung Kepungut)
22. Rantau Alih ((Suka Karya)
23. Kosgoro (STL Ulu Terawas)
24. Jadi Mulya I (Nibung)
25. Batu Kucing (Rawas ilir)

Sumber data : *BPMD Kabupaten Musirawas

Pemerintah Daerah Pinta Perusahaan Segera Terapkan UMR Tahun 2012

2012-01-10T17:55:00.001+07:00

MUSIRAWAS: Pemerintah kabupaten Musirawas, Sumateraselatan meminta kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut untuk menjalankan keputusan Gubernur nomor 757/KPTS/Disnakertrans/2011 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan tahun 2012 tanggal 24 oktober 2011 dan keputusan Gubernur nomor 825/KPTS/Disnakertrans/2011 tentang upah minimum sektoral (UMS) provinsi yang ditanda tangani pada tanggal 2 Desember 2011 lalu.

" Surat keputusan untuk gaji atau Upah termasuk upah minimum sektoral telah kita sosialisasikan dan kita edarkan kesemua perusahaan di kabupaten Musirawas, dan kita harap perusahaan agar dapat mematuhi keputusan gubernur Sumateraselatan terkait upah buruh tersebut. Dan kami selaku pemerintah daerah akan terus memantau pelaksanaan dari UMP dan UMS tersebut. Kita juga meminta kepada buruh, karyawan dan pegawai di perusahaan yang beroperasi di Musirawas untuk proaktif dengan mengadukan ke Disnakertrans jika ada pihak perusahaan yang tidak mematuhi keputusan tersebut, ' tegas Kepala Disnakertrans Musirawas, H Achmad Murtin (10/1/2012).

Ditambahkanya UMP dan UMS tersebut berlaku efektif Januari tahun 2012 ini, dan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) ialah sebesar Rp. 1.195.220,00, sedangkan upah minimum sektoral untuk sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar Rp. 1.256.175,00-perbulan, kemudian Sektor pertambangan dan pengalian sebesar Rp. 1.270.000,- perbulan, sektor industri pengolahan Rp. 1.254.980,00-/perbulan, Sektor gasdan air Rp. 1.320.000,-perbulan. Selanjutnya upak sektor bangunan sebesar Rp. 1.837.500,00-perbulan, sektor angkutan, pergudangan, dan komunikasi Rp. 1.225.220,00-perbulan, sektor keuangan asuransi, usaha penyewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan Rp. 1.255.520.00-perbulan, terakhir sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perseorangan Rp.1.278.885.00,-perbulan.

Namun perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah UMS Sumateraselatan yang ditetapkan pada keputusan tersebut dilarang untuk dikurangi atau menurunkan upah sesuai dengan ketentuan pasal 17 Peraturan Menteri Tanaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum. (Edosaman)

Hingga 2011 Musirawas keluarkan Izin lokasi Perkebunan Seluas 238.332 Hektare

2012-01-10T17:07:00.001+07:00

MUSIRAWAS: Dinas perkebunan kabupaten Musirawas, Sumateraselatan mencatat hingga tahun 2011 lalu izin lokasi perkebunan di daerah tersebut luasnya mencapai 238.332 hektare tersebar di 21 kecamatan yang ada.

Dijelaskan oleh Kepala Seksi Perizinan Dinas Perkebunan kabupaten Musirawas, Aldar lahan izin lokasi perkebunan seluas 238.332 hektare tersebut diberikan kepada 22 perusahaan perkebunan, 3 pabrik karet dan 1 buah pabrik CPO (Crude Palm Oil). Sedangkan untuk izin lokasi perkebunan terbesar dimiliki oleh PT Lonsum (London Sumatera) seluas 49.000 Hektare yang tersebar di 6 kecamatan yaitu kecamatan Rawas Ilir, Karangdapo, Nibung, BKL Ulu Terawas, dan Muara Kelingi. Lalu yang terkecil luas izin lokasi perkebunan dimilki oleh PT Aruma Amin seluas 200 Hektare berlokasi di kecamatan Muara Beliti.

" Izin lokasi lahan perkebunan tidak dapat kita keluarkan lagi saat ini, kecuali ada perusahaan perkebunan yang habis masa izin lokasinya atau lahan yang telah diberikan tidak produktif atau tidak diolah sesuai peruntukkannya. Kita juga menghimbau agar perusahaan perkebunan yang mendapatkan izin lokasi untuk segera mengelola lahan mereka, sebab berdasarkan pantauan kami masih banyak perusahaan perkebunan yang belum mengelola lokasi perkebunannya. Seperti PT Lonsum dari luas izin lokasi 49.000 Hektare, yang produktif atau dikelola baru 46.000 hektare sisanya belum dikelolah, ' Jelas Aldar (10/1/12).

Ditambahknya dari 22 perusahaan perkebunan tersebut izin lokasinya yang sudah mengelola lahan mereka ada 6 yaitu PT. Lonsum, lokasi lahan dikecamatan Rawas Ilir, Karangdapo, Nibung, BKL Ulu Terawas, dan Muara Kelingi. PT Dwiraksa lokasi di kecamatan Muara Lakitan, BKL Ulu Terawas, dan beberapa tempat lain, PT Dendy Marker lokasi lahan kecamatan Rupit, PT Bina Saint lokasi kecamatan lakitan dan beberapa kecamatan lain, PT PHML lokasi lahan di Muara kelingi dan Kecamatan BTS Ulu Cecar, dan terakhir PT Djuanda Sawit di kecamatan Muara Lakitan.

Lalu sisa perusahaan lainnya berjumlah 16 perusahaan belum ada kegiatan dikarenakan belum selesainya ganti rugi lahan kepada kemasyarakat, dan pihaknya takut jika permasalahan ganti rugi tersebut menjadi berlarut-larut akan membuat perusahaan atau investor yang telah memiliki izin lokasi terancam dicabut. Dan permasalahan ganti rugi ini menjadi salah satu faktor dominan konflik diarea izin lokasi lahan termasuk juga 6 perusahaan besar yang telah mengelola sebagian lahannya.

Selain itu menurut Sulendro Sekretaris Dinas Perkebunan Musirawas, mulai dari tahun 2010 lalu pihaknya tidak lagi mengeluarkan izin lokasi lahan perkebunan untuk perusahaan atau investor, hal ini dikarenakan tidak ada lagi lahan yang diperuntukkan untuk lokasi perkebunan.

" dari tahun 2010 hingga 2011 lalu, Dinas perkebunan tidak lagi mengeluarkan izin lokasi lahan perkebunan untuk perusahaan, " Tegasnya(edosaman)

KPUD Lubuklinggau Akan Rekrut 3488 Perangkat Pilkada

2012-01-05T15:07:00.002+07:00

LUBUKLINGGAU: Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Lubuklinggau, Sumateraselatan berencana akan melakukan rekrutmen perangkat pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebanyak 3488 orang.

Dijelaskan oleh Devisi Teknis KPUD Lubuklinggau, Topandri jumlah adalah jumlah keseluruhan perangkat yang akan digunakan dalam tahapan pilkada daerah tersebut nantinya, dimana rinciannya adalah untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) KPUD membutuhkan 40 orang yang direkrut setiap kecamatan sebanyak 5 orang dari 8 kecamatan yang ada, untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan direkrut sebanyak 3 orang setiap kelurahnya dengan total 216 orang. Lalu KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ) sebanyak 7 orang setiap TPS (temapat Pemungutan Suara) yang berjumlah 400 TPS dengan total perangkat sebanyak 2800 orang yang akan direkrut.

" KPUD Lubuklinggau akan melakukan rekrutmen sebanyak 3488 orang perangkat pemilu yang terdiri dari PPK, PPS, KPPS serta perangkat lainnya dan akan dilakukan pada bulan Maret mendatang hingga akhir April 2012, dan kita harap agenda ini tidak ada halangan apapun. Sebab saat ini KPUD masih menunggu pencairan dana Hibah dari pemerintah daerah, " Ujar Topandri kamis (5/1/2012)

Selain itu untuk PPDP (Panitia Pemutahiran data Pemilih) pihaknya juga akan melakukan rekrutmen sebanyak 3 orang disetiap kelurahan yang ada, sehingga totalnya mencapai 216 dari 72 kelurahan, dan untuk memverifikasi data calon independen yang akan ikut mencalonkan diri KPUD menyiapkan Panitia Pemutahiran Factual Calon Independen (PPFCI) yang setiap kelurahnya akan direkrut sebanyak 3 orang.

Sedangkan ketua KPUD Lubuklinggau, Umar Zipin Marbe menambahkan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan konsoloidasi internal untuk menghadapi tahapan Pilkada daerah tersebut dan akan dimulai pihaknya pada bulan Maret mendatang. Ditambahknya untuk sementara data pemilih Lubuklinggau diestimasi sebanyak 180 ribu mata pilih dari jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 210 ribu jiwa.

" Saat ini kita sedang dalam tahapan konsoloidasi internal untuk menghadapi tahapan Pilkada ini, dan bulan Maret nanti merupakan jadwal rekrutmen kita untuk semua perangkat yang akan kita gunakan pada Pilkada kota Lubuklingau Mendatang, " Paparnya. (edosaman)

Nasib Guru Honorer Tak Jelas

2011-11-23T19:46:00.004+07:00

MUSIRAWAS: PEMERINTAHAN daerah kabupaten Musirawas, Sumateraselatan hingga saat ini belum dapat memastikan kapan agenda pengangkatan 227 guru Honorer (CPNSD) yang dibiayai oleh Anggaran Pengeluaran, Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah ( APBD) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) didaerah itu.

Menurut Bidang Pengadaan dan Penempatan Pegawai Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Musirawas, Andjar Sudisman, penerimaan dan pengangangkatan guru honorer kategori I yang dibiayai oleh APBN dan APBD yang berjumlah 227 orang serta kategori II yang merupakan honorer tidak dibiaya oleh APBN dan APBD yang terdata berjumlah 1426 orang serta penerimaan CPNS jalur umum belum dapat dilakukan karena pihaknya hingga pertenggahan bulan Novemver 2011 ini belum mendapatkan petunjuk dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat tentang hal tersebut.

" Hingga saat ini pemerintahan daerah belum mendapatkan petunjuk dari pusat untuk penerimaan CPNSD termasuk pengangkatan guru Honorer Kategori I maupun II serta jalu umum, namun kita berharap dalam waktu dekat ada kejelasan tentang hal tersebut sebab pemerintahan daerah masih berharap ada kemungkinan penerimaan CPNSD tahun ini" Ujarnya Rabu (23/11).

Ditambahkanya bahwa saat ini pemerintahan daerah sebelum ada keputusan dari pemerintahan pusat untuk penerimaan CPNS, pihaknya masih berpedoman pada keputusan bersama tiga menteri yaitu MENPAN (Menteri Pemberdayaaan Aparatur Negara), MENDAGRI (menteri Dalam Negeri), dan MENKEU (menteri Keuangan) nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 8000-632/2011 dan nomor : 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara penerimaan CPNS tertanggal 24 Agustus 2011 lalu.(edosaman)

Hasbi Asadiki : Tak Bisa Melarang Mobil Dinas Dibawa Mudik

2011-11-23T16:53:00.001+07:00

LUBUKLINGGAU: KEBIASAAN pejabat daerah dan jajarannya di Kota Lubuklinggau, Sumateraselatan mengunakan mobil dinas untuk mudik kekampung halaman tidak bisa dilarang karena himbauan dan larangan yang dikeluarkan tidak pernah di patuhi.

Hal ini disampaikan oleh ketua DPRD Kota Lubuklinggau, Hasbi Asadiki menurutnya pelarangan mengunakan mobil dinas untuk mudik oleh kepala dinas, dan jajarannya tak perlu dilakukan, sebab selama ini himbauan sudah pernah dilakukan namun tetap saja hal itu dilakukan. Namun semestinya kendaraan dinas yang digunakan untuk mudik jangan disalah gunakan untuk kepentingan lainnya yang negative.

" Kita tak bisa melarang, cuma ita berharap kendaraan itu digunakan hanya untuk mudik saja. Jangan sampai kelonggaran yang diberikan disalah artikan dengan memamfaatkan kendaraan dinas untuk kepentingan lain, dan saya berharap Walikota dapat memberikan penjelasan tentang pengunaan mobil dinas tersebut kepada bawahannya, " Jelasnya Senin (15/8) pagi.

Ditambahkannya bahwa secara manusiawi pelarangan itu juga tak bijak untuk mereka yang ingin mudik lebaran bersama namun tidak mempunyai kendaraan, ada baiknya juga menurutnya kendaraan dinas itu digunakan mereka. Hal itu sebagai bentuk apresiasi kerja mereka selama 1 tahun, karena hari raya idul Fitri hanya satu kali dirayakan.

Dilain pihak salah satu tokoh pemuda dan seniman Silampari yang pernah bersekolah di STIE Mura tamat 2010 lalu, Moehamadien Binarno ia berpendapat kendaraan dinas tidak boleh dibawa mudik, tidak ada satu alasan pun yang dibenarkan memakai kendaraan dinas selain untuk kepentingan dinas ( negara ), dengan alasan bahwa mudik adalah aktivitas pribadi yang bukanlah bagian dari kedinasan.

" Jadilah pejabat yg bermental Pejuang jangan jadi yang bermental Pecundang. Pejuang adalah yg berani mengorbankan kepentingan diri pribadi untuk negara dan rakyatnya, sedangkan Pecundang adalah yg selalu mengorbankan kepentingan negara untuk kepentingan pribadinya." Tegasnya Senin (15/8) siang. (Edosaman)

Ketua Dewan Minta Pemkot Awasi Harga Sembako

2011-11-23T16:51:00.001+07:00

LUBUKLINGGAU : KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau, Sumateraselatan, Hasbi Assadiki meminta pemerintah daerah bersama-sama pihaknya awasi kemungkinan terjadinya kelonjakan harga sembako dan daging menjelang Idul Fitri 1432 H.

Menurutnya sudah menjadi ritual saat menjelang hari raya sembako dan daging serta barang-barang lainny seperti bahan dapur mengalami kelonjakan harga. Hal itu dikarenakan selain karena permintaan yang tinggi, juga dikarenakan jalur distribusi barang itu sendiri yang kadang terkendala baik dari agen maupun dari produsennya. Hal itu diperlukan antisipasi bersama-sama antara pemerintah daerah dan legilatif serta masyarakat agar tidak terjadi kelonjakan harga yang diluar ambang batas.

" Kita berharap lebaran kali ini, harga sembako dan daging serta bahan dapur tidak mengalami kenaikkan signifikan, karena itu pengawasan dari leading sektor dalam hal ini pemkot dan komisi II dari legislatif amat diperlukan, guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan spekulasi pasar yang diluar ambang batas. Tentu masyarakat akan keberatan jika harga daging misalnya menembus harga RP.150.000,-/kilogramnnya, sebab itu kita juga berencana akan melalukan pemantauan langsung kepasar-pasar bersama komisi II, " Ujarnya Senin (15/8).

Selain itu dirinya juga berharap hasil pantauan yang dilakukan Dinas Perdagangan, Industri dan koperasi (Disperindagkop) kesejumlah pasar swalayan dan tempat lain tentang barang kadaluarsa dapat secara jujur di informasikan kepada masyarakat, sebab hal itu disaat menjelang idul fitri ketika stok barang yang dibutuhkan masyarakat tak tersedia, biasanya spekulan dan toko-toko sering mengeluarkan barang-barang yang kadaluarsa.

Sedangkan Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop, melalui staffnya Dedy Aprian mengatakan memang pihaknya telah melakukan sidak ke beberapa toko dan supermarket di daaerah itu diantara SM Swalayan, Sinar Baru, Ceria dan beberapa toko lainnya pada minggu lalu tidak ditemukan barang-barang yang kadaluarsa dan rusak.

" Memang kita sudah melakukan kunjungan ke supermarket-supermarket untuk pengawasan barang-barang yang kadaluarsa, namun kita tidak menemukan itu, " Terangnya Senin (15/8) siang.(edosaman)

10 Jam Kota Lubuklinggau Tanpa Aliran Listrik

2011-11-23T16:50:00.001+07:00

LUBUKLINGGAU : SEPULUH jam seluruh wilayah Kota Lubuklinggau dan enam kecamatan diwilayah Kabupaten Musirawas, Sumateraselatan tanpa aliran listrik akibat pemeliharaan Gardu induk milik PLN ranting Lubuklinggau dilokasi Kelurahan Petanang kecamatan Lubuklinggau Utara I daerah itu.

Manajer PT PLN rayon Lubuklinggau Hasyim Asghari menyatakan, pihaknya telah memberitahukan hal ini kepada masyarakat melalui media untuk pemadaman tersebut dikarenakan rabu (9/11) dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib pihaknya melakukan pemeliharaan Gardu Induk Petanang yang memiliki kekuatan 340 MVA, sehingga hari rabu 9 November 2011 seluruh wilayah Kota Lubuklinggau yang berjumlah 6 kecamatan, 72 kelurahan dan 7kecamatan di kabupaten Musirawas diantaranya kecamatan Karangjaya, Karangdapo, Muararupit, dan Rawasulu,

" Hari ini seluruh kota Lubuklinggau dan 7 kecamatan dikabupaten Musirawas yang penyaluran aliran listriknya melalui gardu Induk petanang kami matikan, hal itu guna kegiatan pemeliharaan tahunan yang kami lakukan, jumlah pelanggan yang mengalami pemadaman tersebut berjumlah 55 ribu pelanggan. Ibarat kendaraan bermotor, kita harus mengadakan perawatan dan ganti oli agar alat yang kita miliki tetap awet, " Ujarnya Rabu (9/11) petang.

Ditambahkannya bahwa perbaikan Gardu Induk tersebut dilakukan oleh pihak P3B Sumatera (Penyalur dan Pusat Pengaturan Beban Sumatera) sebagai unit transmisi yang bertanggung jawab untuk memelihara Gardu Induk milik PLN setiap tahunnya. Dengan adanya pemeliharaan tersebut, diharapkanya pelayanan yang dilakukan oleh pihaknya kedepan dapat lebih baik.

Selain itu ia juga menjelaskan bahwa keluhan masyarakat yang sering terjadi selama ini terkait byarpet atau pemadaman listrik secara tiba-tiba dikota Lubuklinggau akhir-akhir ini kebanyakan disebabkan oleh faktor alam, seperti jaringan yang tertimpa kayu roboh dan karena angin. Namun ia mengakui bahwa secara teknis pihaknya memang belum memberikan pelayan yang cukup memuaskan, sebab itu pihaknya berjanji untuk meminimalisir kejadian tersebut dengan terus melakukan perbaikan jaringan dan pelayanan.

Ditempat yang berbeda, Iyut (34) salah seorang ibu rumah tangga Warga kota Lubuklinggau kelurahan Ceremeh Taba, kecamatan Lubuklinggau Timur II mengeluh pemadaman listrik yang dilakukan oleh PLN Ranting Lubuklinggau itu berakibat air untuk kebutuhan MCK (Mandi Cuci Kakus) mereka tidak terpenuhi, selain itu usaha rumah tangga mereka pun terhambat.

" Susah bener hidup di Kota Lubuklinggau, setiap hari selalu terjai mati lampu bagaimana unit usaha masyarakat akan maju dengan keadaan seperti ini. Setiap hari setidaknya lebih dari 2-3 kali byarpet, hal ini cukup memprihatinkan bagi kami yang baru akan memulai usaha, " keluhnya rabu (9/11) siang.

Ia berharap permasalahan ini tidak dibiarkan begitu saja oleh pemerintah daerah, sebab jika terus terjadi pemadaman listrik setiap harinya didaerah tersebut akan membuat perekonomian daerah akan mengalami penurunan drastis. Dan hal itu akan berakibat disemua sektor usaha dan kehidupan sosial masyarakat. (edosaman)

Pengurangan Jatah Jatah Penyebab Antrian BBM

2011-11-23T16:49:00.001+07:00

LUBUKLINGGAU : ANTRIAN pengisan bahan bakar minyak (BBM) diseluruh SPBU (singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di Kota Lubuklinggau, Sumateraselatan semakin panjang hal ini disebabkan karena pengurangan jatah oleh pihak PT Pertamina.

Pihak Disperindag ( Dinas Perindustrian dan Perdagangan) melalui Kabid Perdagangan Abu Hanifah membenarkan penyebab antrian pengisian BBM selama 1 pekan terakhir dikarenakan adanya pengurangan jatah BBM terhadap SPBU di kota tersebut terutama jenis bensin yang hingga saat ini untuk dua bulan yaitu bulan November dan Oktober tahun ini tingga menyisakan 4944 kl yang akan dibagikan ke 4 SPBU yang ada. Sehingga jatah rata-rata 26.000 ton setiap harinya dikurangi menjai 16.000 ton perhari untuk setiap SPBU yang ada.

" Antrian panjang yang ada merupakan imbas dari pengurangan stok BBM yang ada di Pertamina, sehingga jatah 26.000 ton setiap SPBU yang ada menjadi jadi 16.000 ton atau dikurangi rata-rata 10.000 ton. Namun yang kita takutkan adalah stok untuk hari natal dan tahun baru dikarenakan Kota Lubuklinggau merupakan daerah perlintasan, sehingga jika kondisi tersebut dibiarkan akan terjadi kekosongan stok BBM didaerah ini, " Ujarnya Sabtu (11/11) siang.

Ditambahnyanya untuk mengatasi hal tersebut pihaknya tetap melakukan pengawasan dengan menerjunkan pihak Pol PP ke setiap SPBU guna memantau penyuplaian BBM tersebut dan mengantisipasi spekulan agar tidak melakukan pembelian BBM jenis Bensin berulang-ulang. Dijelaskannya bahwa pembatasan yang dilalukan selama ini tetap dilakukan untuk sepeda motor dijatah hanya 5 liter, kendaraan roda 4 (empat) Rp. 100.000 atau sekitar 22,2 liter sedangkan untuk pengecer hanya diberikan sebanyak 25 liter dengan menyertakan surat keterangan usaha dari pihak berwenang setembat. Namun langkah kongret yang dilakukan pihak Disperindag untuk mengatasi masalah ini pihaknya telah mengajukan ke pusat untuk penambahan kuota jatah BBM di Kota Lubuklinggau.

Hal tersebut menurut Abu dilakukan dengan dasar keperluan komsumsi masyarakat untuk menghadapi hari Natal dan Tahun baru, selian karena sebagai daerah perlintasan dan transit, juga dikarenakan kebutuhan tersebut merupakan hal yang pokok. Karena itu ia berharap pihak pengelola SPBU dan Masyarakat untuk sama-sama memantau penyaluran BBM yang ada, dan dapat menghemat disebabkan kouto normal jatah daerah tersebut yang kian menipis.

Sedangkan Pihak SPBU Yondes (27) pegawai SPBU di kelurahan Megang kecamatan Utara II mengatakan antrian BBM saat ini bukan hanya untuk kendaraan bahan bakar bensin, namun jenis solar juga mengalami antrian yang cukup panjang. Hal itu terjadi satu pekan terakhir dan hingga saat ini antrian masih terus berlangsu.

" Yang kami tahu jenis bensin mengalami pengurangan jatah dari 260000 ton menjadi 16000 ton, sedangkan antrian kendaraan bahan bakar solar kami rasa terjadi karena takut dan kepanikan saja, sebab jatahnya masih tetap tidak ada pengurangan, ' Ujarnya Sabtu siang. (edosaman)